PENYULUHAN HUKUM TERHADAP DAMPAK HUKUM ATAS STATUS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

Problematika perkawinan yang sering terjadi terutama di negara Indonesia adalah adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, adanya fenomena kawin kontrak hingga fenomena istri simpanan atau wanita idaman lain. Problematika tersebut dapat merugikan sebelah pihak dan sebagian besar yang dirugikan adalah Perempuan dan anak. Permasalahan tersebut bukan tidak mungkin terjadi pada pernikahan beda agama. Meskipun dasar dari pernikahan beda agama tersebut adalah besarnya rasa cinta dan sayang antara perempuan ke laki-laki atau sebaliknya, namun setiap problematika rumah tangga akan tetap ada. Oleh sebab itu pernikahan beda agama yang tidak sah dan tidak dapat dicatatkan dapat memberikan ancaman atau bahaya tersendiri bagi perempuan dan anak apabila problematika trsebut dibiarkan terus terjadi. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Ímplementasi Penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Dampak hukum terhadap status perkawinan beda agama berakibat kepada beberapa aspek dalam perkawinan yakni bagaimana kedudukan status perkawinan di mata hukum, status anak di mata hukum serta status kependudukan bagi warga yang menikah beda agam di luar negeri. Perkawinan beda agama yang tetap dilaksanakan seyogyanya tidak sah dimata hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung terkait pencatatan perkawinan beda agama. Tidak ada pencatatan perkawinan beda agama menyebabkan tidak terlindunginya perempan sebagai istri dan anak terakit hak-hak yang seharusnya mereka peroleh seperti perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pembagian harta gono gini, serta hak waris bagi anak.