Jurnal PKM Hablum Minannas

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG TANJUNG BALAI

Danialsyah Danialsyah — 2025-02-26

Ketentuan hukum tentang pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya. pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Disimpulkan bahwa penyelesaian hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Tanjung Balai adalah memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi.

TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA AKIBAT FORCE MAJEUR DALAM PENGANGKUTAN CRUDE PALM OIL (CPO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Diana Lubis — 2025-02-26

Perjanjian pengangkutan adalah salah satu bentuk perjanjian yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam perjanjian pengangkutan apabila terjadi force majeur (keadaan memaksa) seperti kebakaran, bencana alam di luar kehendak manusia, tentu menimbulkan akibat hukum pada pihak-pihak. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dengan pengguna jasa kereta api berkaitan dengan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dilakukan dalam bentuk tertulis yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bersama. Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara terhadap kerusakan Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut akibat peristiwa force majeur adalah tidak boleh melebihi toleransi yang ditentukan dalam perjanjian dan jika melebihi toleransi susut atau kerusakan.

PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILLEGAL OBAT ABORSI MELALUI MEDIA ONLINE

Muhammad Ridwan Lubis — 2025-02-26

Penjualan obat melalui media online sangat bebas, sehingga obat-obatan tersebut sangat rentan dapat disalahgunakan peruntukannya oleh masyarakat, yang tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dan bahkan menimbulkan korban. Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan illegal obat aborsi melalui media online adalah adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penjualan obat melalui media online, Pemerintah hanya mampu menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi obat melalui media online, terlebih kasus peredaran obat palsu melalui media online semakin marak tanpa ada kejelasan hukum, sehingga kelemahan-kelemahan dari peraturan di atas dapat dijadikan celah hukum oleh setiap orang untuk melakukan penjualan obat melalui media online. Upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan illegal obat aborsi melalui media online adalah dengan melakukan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN SENJATA API TANPA HAK OLEH WARGA SIPIL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Raja Induk Sitompul — 2025-02-26

Penggunaan senjata api seharusnya hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, tetapi makin banyak pihak-pihak yang dibiarkan memiliki senjata api baik secara legal maupun illegal. Penegakan hukum terhadap warga sipil yang menggunakan senjata api tanpa hak diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Perpu No. 20 Tahun 1960, Peraturan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat yaitu dalam UU Darurat No. 12.Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api illegal, sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berizin, perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.

DAMPAK MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A MEDAN

Agus Armaini Ry — 2025-02-26

Keadaaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Perceraian diperbolehkan atas dasar manfaatnya lebih banyak dari pada sisi mudhorot. Namun, perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang Allah benci sehingga sebaiknya perceraian tersebut dapat dihindari dengan berbagai upaya pencegahan sebagaimana ditekankan dalam perundang- undangan di Indonesia. Hubungan perceraian suami isteri dengan masalah ekonomi cukup dominan pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Beberapa kasus perceraian diakibatkan dampak Covid-19 yang akibat dilakuan PHK dari pekerjaannya, sehingga tidak dapat memenuhi ekonomi keluarga.

PEMANFAATAN WEBSITE ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DIKOTA MEDAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH

Reza Nurul Ichsan — 2025-02-26

Kementerian Investasi/BKPM RI tahun 2021 mengatakan OSS telah melalui banyak proses pengembangan hingga kini bisa melayani penerbitan Perizinan Berbasis Risiko. Perbedaan sistem ini dengan sistem sebelumnya cukup sederhana, Upaya pemerintah kota medan untuk mensosialisasikan Sistem Aplikasi SIMDAKOP UMKM Kota Medan, untuk mendorong pelaku UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha agar memiliki bukti legalitas bagi untuk mengurus pinjaman kredit usaha rakyat (KUR). Perlu dimanfaatkan Online Single Submission (OSS) dalam kegiatan UMKM di Kota Medan Berbasis Maqashid Syariah, Metode Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, metode yang digunakan adalah metode PAR/CBPR (participatory action research/community based participatory research). Dengan adanya aplikasi Online Single Submission (OSS) yang dapat di akses melalu website https://oss.go.id/ yang memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM di Kota Medan didalam mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk mewujudkan UMKM di Kota Medan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah perlu keterlibatan pemerintah untuk membuat regulasi terkait tekhnis dan pelaksanaan dari UMKM di Kota Medan. Adapun standar UMKM syari’ah adalah UMKM yang telah melakukan prinsip-prinsp syari’ah. ada lima aspek yang harus dijaga oleh manusia, yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Jopinus Saragih — 2023-10-01

Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Kabupaten Simalungun sebagai salah satu wilayah dengan banyak desa menghadapi berbagai tantangan dalam hal kompetensi aparatur, pemahaman regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan, dan implementasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Metode pelaksanaan program ini meliputi pelatihan intensif, simulasi studi kasus, serta penerapan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam pengelolaan administrasi desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip good governance, keterampilan administrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penerapan teknologi dalam administrasi desa terbukti meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi program ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang melek teknologi dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif serta dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan program ini. Diharapkan, program ini dapat menciptakan perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.