AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
DOI:
https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.484Keywords:
Wanprestasi, Perjanjian, Pemborongan Pekerjaan.Abstract
Perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan adalah salah satu bentuk perjanjian yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Perjanjian pemborongan ini diikat oleh suatu kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk baku yang berisikan hak dan kewajiban para pihak. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah ruang lingkup pekerjaan, dasar pelaksanaan pekerjaan, lokasi pekerjaan, kewajiban-kewajiban, waktu pelaksanaan/penyelesaian, ahli teknis/pengawasan : pekerjaan, ketentuan denda, harga kontrak/borongan, Syarat pembayaran, force majeur, Jaminan pelaksanaan (Performace Bond), Pembatalan/pemutusan surat perjanjian, penyelesaian perselisihan, ketentuan penutup. Akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi dalam perjanjian pemborongan, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Jika terjadi wanprestasi, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
References
Badrulzaman, Mariam Darus.2015, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung
Djumialdji, FX. 2010, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta.
Fuady, Munir, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Adityha Bhakti, Bandung, 2015
Harahap, M. Yahya. 2012, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung
Muhammad, Abdulkadir. 2012, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung
Sunggono. Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018
Sofwan, Sri Soedewi Maschoen. 2012, Hukum Bangunan, Liberty, Yogyakarta
Soedibyo. 2014, Berbagai Jenis Kontrak Pekerjaan, Pradnya Paramita, Jakarta.
Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 1-17. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445
Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 18-33. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446
Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 34-49. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447.
Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 50-62. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460
Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 63-76. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448
Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 77-90. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449
Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAMTINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 91-102. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450
Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. Jurnal Meta Hukum, 2(3), 103-114. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451
Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 115-127. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452
Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 128-140. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453
Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 141-153. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454
Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. Jurnal Ilmiah METADATA, 5(3), 1-18. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390
Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). Jurnal Ilmiah METADATA, 5(3), 19-33. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391
Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. Jurnal Ilmiah METADATA, 5(1), 34-56. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309
