PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Rumusan masalah adalah  bagaimana  pengaturan tindak pidana pencucian uang, bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kasus kejahatan narkotika, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim mengembalikan asset terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor  250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Murtala Ilyas Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan. Pertimbangan hukum hakim mengembalikan asset terdakwa karena barang bukti diperoleh dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 yaitu kurun waktu sebelum tempus delicti tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, maka barang bukti haruslah dikembalikan kepada terdakwa Murtala Ilyas.