ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENGAMANAN DAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI SITAAN HASIL KEJAHATAN

Abstract

Penanganan benda sitaan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menetapkan bahwa setiap basan dan baran harus disimpan di Rupbasa. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan hasil kejahatan, bagaimana peran Dit Tahti Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan hasil kejahatan, bagaimana hambatan Dit Tahti Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melaksanakan Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan hasil Kejahatan dan Solusinya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami hambatan Dit Tahti Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melaksanakan Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan hasil Kejahatan yaitu faktor Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparat penegak hukum yaitu kualitas aparat penegak hukum yang rendah.