KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA

Abstract

Presidential threshold yang dipilih sebagai upaya penguatan sistem Presidensial yang diterapkan pada pemilihan umum serentak menjadi pilihan pembentuk undang-undang. Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dalam pemilihan umum serentak di Indonesia diatur dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  sehingga tidak ada satupun partai yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain sehingga untuk memenuhi angka ambang batas (presidential threshold) partai politik harus berkoalisi dengan partai lain. Konstitusionalitas pemilihan Presiden dengan konsep ambang batas menurut konstitusi merupakan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara baik untuk memilih maupun dipilih dalam setiap pemilihan dan keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan. Implementasi dari hak yang dimiliki tersebut diantaranya diwujudkan dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap periodik, termasuk pada pemilihan secara serentak. Implikasi konsep ambang batas pencalonan Presiden terhadap perlindungan hak politik warga negara adalah orang-orang yang berkepentingan pada pemilu serentak, hak partai politik menjadi terciderai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan ambang batas (presidential threshold) yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2107 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pemilihan legislatif sebelumnya.