PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENERIMA HARTA KEKAYAAN YANG BERASAL DARI PENJUALAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Abstract

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor  250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Murtala Ilyas Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan. Pertimbangan hukum hakim mengembalikan asset terdakwa karena barang bukti diperoleh dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 yaitu kurun waktu sebelum tempus delicti tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, maka barang bukti haruslah dikembalikan kepada terdakwa Murtala Ilyas.