PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI LUKA (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp)

Abstract

Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Kenyataannya hukum yang ada di Indonesia saat ini belum dapat memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP diatur dalam Pasal 170, Pasal 351,Pasal 406, Pasal 338 dan dalam putusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN. Bks pelaku tindakan main hakim sendiri didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan  dalam Pasal 170 KUHP sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam Putusan Nomor 8/PID.B/2018/PN. Bks adalah selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa.