PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP TENAGA KERJA HONORER

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur berbagai hal, termasuk: Kewajiban ASN untuk mengelola dan mengembangkan diri, mempertanggungjawabkan kinerja, dan menerapkan prinsip merit. Kompetensi yang harus dimiliki ASN, meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural. Hak ASN, termasuk gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban calon PNS untuk mengucapkan sumpah/janji saat diangkat menjadi PNS. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan buku-buku peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bawah undang-undang no.5 tahun 2014 tentang (ASN) belum menerapkan sepenuhnya penerapan undang-undang terhadap masyarakat Indonesia, masih banyak yang tumpang tindih dalam menerapkan undang-undang terserbut.