ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Authors

  • Muhammad Ansori Lubis Universitas Darma Agung

DOI:

https://doi.org/10.47652/metadata.v7i1.570

Keywords:

Penyidikan, Perusakan Hutan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Abstract

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Pengaturan tentang peran PPNS kehutanan dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan selain penyidikan Polri terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Undang-Undang yang secara khusus yang menjadi dasar hukum bagi pejabat PPNS untuk melakukan yang di atur secara terpisah diluar KUHAP adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hambatan yang dihadapi PPNS dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan adalah dari faktor penegak hukumnya, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan yang ada, sulitnya mengungkap barang bukti dan adanya oknum atau pejabat yang membekingi tindak pidana perusakan hutan serta faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai,  dan kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat.

References

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2016

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangungan Bidang Kehutanan. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Bambang Sunggono., Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Rahmi Hidayati D. Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu, Wana Aksara, Jakarta, 2016.

Roeslan Saleh, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, Aksara Baru, Jakarta, 2003

R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. Jurnal Mantik, 8(1), 421-427.

Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. Jurnal Ekonomi, 13(02), 915-923.

Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan, 12(1), 100-106.

Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Ilmiah METADATA, 6(1), 108-118.

Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat), 2(01), 113-117.

Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa’id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 1017-1023.

Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur’an Surat Al Furqon Ayat 67. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(6), 10024-10034.

Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. Bulletin of Community Engagement, 3(2), 261-270.

Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. Jurnal Mantik, 8(1), 421-427.

Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). PKM Maju UDA, 4(3), 1-13.

Downloads

Published

2025-02-05

How to Cite

Muhammad Ansori Lubis. (2025). ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) . Jurnal Ilmiah METADATA, 7(1), 165-183. https://doi.org/10.47652/metadata.v7i1.570