ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA DALAM KASUS PERKARA PIDANA MEMALSUKAN SURAT (Studi Kasus Perkara Nomor 157/Pid.B/2021/PN.Gst)

Abstract

Pemalsuan surat sering menjadi masalah hukum bagi pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggungjawab.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum di Indonesia, bagaimana upaya proses tanggungjawab hukum kejaksaan dalam putusan bebas terhadap perkara pemalsuan surat, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara pemalsuan surat menurut Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 157/Pid.B/2021/PN. Gst). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Upaya proses tanggungjawab hukum Kejaksaan dalam putusan bebas terhadap perkara pemalsuan surat adalah melakukan upaya kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  putusan bebas terhadap kasus memalsukan surat palsu dalam jual beli tanah adalah terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terbukti, sehingga  membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan  memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta  memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan