ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN

Abstract

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan. Pengaturan hukum tentang tatacara pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022. Pengangkatan anak memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan anak dan calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Penetapan dan status kedudukan anak angkat menurut hukum di Indonesia  adalah anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn  adalah didasarkan pada tujuan permohonan para pemohon yang ingin mengesahkan pengangkatan anak yang telah diasuh dan dididik dan kondisi ekonomi dari dari orang tua angkat yang cukup untuk merawat dan membesarkan anak tersebut.