ANALISIS YURIDIS WANPRESTSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL I PABRIK KERNEL OIL SEI MANGKEI

Abstract

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV.Mutu Utama dengan PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei, bagaimana akibat hukum  terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh CV.Mutu Utama terhadap di PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei, bagaimana penyelesaian akibat wanprestasi  oleh CV.Mutu Utama dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan permasalahan dalam tesisi ini dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei dengan CV.Mutu Utama diatur berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.